AIDS-INDONESIA-300x199-1
Search
Close this search box.

Berapa Gaji PPS di Indonesia

Panitia Pemungutan Suara atau lebih dikenal sebagai PPS merupakan bagian integral dari setiap proses pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan atau desa, PPS memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan suara rakyat yang demokratis dan adil.

Biasanya setiap desa membuat sebuah anggota untuk dijadikan sebagai petugas PPS dalam proses pemilihan umum, Dalam setiap proses pemilihan umum, ada tahap"nya dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan,

Hal tersebut tentu memakan cukup banyak waktu, itu sebabnya ada gaji yang diberikan sebagai upah melaksanakan kegiatan tersebut, Bagi yang penasaran dengan berapa besar gaji pps, silahkan simak ulasan dibawah ini sampai selesai.

Auto Draft

Gaji PPS

Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan salah satu badan ad hoc yang bertugas melaksanakan pemungutan suara pada pemilihan umum (pemilu). Diatas sudah kami sampaikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan itu berada di bawah koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Mengenai besar gaji PPS Pemilu di tahun ini, itu sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan KPU Nomor 22/PKPU/Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium dan Tunjangan Petugas Pemilihan Umum.

Di dalam Disnakerja.id menyebutkan besar gaji anggota PPS untuk pemilihan umum sebesar berikut ini:

  • Ketua PPS: Rp 1.500.000 per bulan
  • Anggota PPS: Rp 1.300.000 per bulan

Gaji PPS tersebut dibayarkan secara bulanan selama masa kerja PPS, dan didistribusikan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui rekening bank yang telah ditentukan.

Pertimbangan Menjadi Anggota PPS

Meskipun dalam menjadi anggota digaji setiap bulannya, namun tugas dan tanggung jawabnya juga besar. Untuk itu dibawah ini ada beberapa faktor yang bisa kamu jadikan bahan pertimbangan menjadi PPS, diantaranya sebagai berikut:

  • Besarnya tanggung jawab yang diemban oleh PPS. PPS memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pelaksanaan pemungutan suara, yaitu memastikan bahwa suara pemilih tersaji secara akurat dan sah.
  • Tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan oleh PPS. Pekerjaan PPS cukup kompleks dan membutuhkan tenaga serta keterampilan yang memadai.
  • Ketersediaan anggaran. KPU harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji PPS.

Pembayaran gaji PPS yang memadai diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja PPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

 

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga dengan adanya ulasan diatas bisa membawa manfaat untuk kita semua.