Prinsip Kemitraan

Kemitraan yang diselenggarakan bertujuan untuk mengintegrasikan kesepahaman dalam kebijakan program penanggulangan AIDS, termasuk kebijakan anggaran dan pengembangan akses sumber daya untuk peningkatan kapasitas. Upaya pemerintah dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan posisi setara dalam penanggulangan AIDS di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan sampai kelurahan harus mengikuti prinsip pelaksanaan program dalam kemitraan sebagai berikut:

  1. Ketersediaan - Memperhitungkan dengan seksama dan nyata kemampuan pihak-pihak yang bermitra demi memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kemitraan yang menjamin kepemilikan kegiatan.
  2. Akuntabilitas - Mencakup upaya pertanggungjawaban kemitraan yang diselenggarakan.
  3. Aksesibilitas - Memastikan kemampuan akses terhadap seluruh kegiatan program kemitraan oleh publik, yang diselenggarakan
  4. Adaptabilitas - Berkembangnya kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kelangsungan program kegiatan yang telah diselenggarakan melalui kemitraan
  5. Kualitas - Penjaminan peningkatan mutu program kegiatan yang terus menerus meningkat, sehingga memenuhi standar dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mitra kerja internasional membantu dan mendukung upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan kebutuhan yang digariskan dalam strategi dan rencana aksi nasional serta dokumen-dokumen turunannya dengan prinsip kemitraan. Nota kerja sama multilateral maupun bilateral dalam upaya penanggulangan AIDS secara nasional ditandatangani oleh pemerintah setelah mendengarkan pendapat kelompok-kelompok masyarakat terutama kelompok-kelompok masyarakat yang peduli AIDS termasuk populasi kunci dan orang yang terinfeksi HIV berdasarkan azas perwakilan. Perwakilan kelompok-kelompok masyarakat dimaksud dipilih secara demokratis.

 

BERITA KPA NASIONAL