Kemitraan

Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menyelenggarakan upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Peran dan tanggung jawab tersebut saling mendukung dan melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Penyelenggaraan strategi dan rencana aksi nasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat.

 

a. Lembaga-lembaga Pemerintah

Di tingkat pusat, lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat adalah kementerian teknis, kementerian negara, TNI dan POLRI serta lembaga non kementerian. Penyelenggaraan rencana aksi dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Di tingkat daerah, lembaga-lembaga eksekutif yang dimaksud adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi terkait, kantor wilayah dari instansi pusat di provinsi, komando TNI dan POLRI di provinsi di mana upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dikoordinasi oleh KPA Provinsi. Demikian juga di tingkat kabupaten/kota.

 

b. Masyarakat Sipil (Civil Society)

Masyarakat sipil yang tergabung dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat membawa hak berpartisipasi dalam kegiatan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dengan demikian memiliki implikasi hak dan kewajiban untuk menyumbangkan potensi dan kemampuan bagi perbaikan kehidupan bangsa melalui partisipasi ekonomi, pelayanan publik, kerja sukarela dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakat.

Dalam konteks HIV dan AIDS, masyarakat sipil berperan dan mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan AIDS. Diantara kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi antara lain orang yang terinfeksi HIV dan populasi kunci, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tenaga profesional, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan tinggi.

Mereka dapat menjadi penggerak utama dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia, dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan implementasi setiap program yang dilakukan, serta monitoring dan evaluasi.

 

c. Dunia Usaha dan Sektor Swasta

Merujuk pada rentannya transmisi HIV di lingkungan kerja, telah membuat dunia kerja dan sektor swasta untuk berperan langsung dengan mengembangkan program penanggulangan AIDS untuk menyehatkan masyarakat pekerja. Implementasi kegiatan program dimaksud didukung dengan prinsip Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Sumbangan dunia usaha dan sektor usaha dalam penanggulangan AIDS menjadi sebuah kegiatan inti di bidang ini.39

 

 

d. Mitra Pembangunan Internasional (Internasional Development Partner) Mitra pembangungan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional (International NGOs) dan berbagai yayasan internasional lainnya berkontribusi dalam memberikan dukungan secara fi nansial dan teknis dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

 

BERITA KPA NASIONAL